SISTEM
DAN TATA CARA PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT AGAMA ISLAM
A. Kewarisan Menurut Hukum Islam
Hukum Kewarisan menuuut hukum Islam sebagai
salah satu bagian dari hukum kekeluargaan (Al ahwalus Syahsiyah) sangat penting
dipelajari agar supaya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi
kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan
mempelajari hukum kewarisan Islam maka bagi ummat Islam, akan dapat menunaikan
hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh muwarris
(pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya.
Dengan demikian seseorang dapat terhindar dari dosa yakni tidak memakan harta
orang yang bukan haknya, karena tidak ditunaikannya hukum Islam mengenai
kewarisan. Hal ini lebih jauh ditegaskan oleh rasulullah Saw. Yang artinya:
“Belajarlah Al Qur’an dan ajarkanlah kepada
manusia, dan belajarlah faraidh dan ajarkanlah kepada manusia, karena
sesungguhnya aku seorang yang akan mati, dan ilmu akan terangkat, dan bisa jadi
akan ada dua orang berselisih, tetapi tak akan mereka bertemu seorang yang akan
mengabarkannya (HR. Ahmad Turmudzi dan An Nasa’I”.
Berdasarkan hadits tersebut di atas, maka ilmu
kewarisan menururt Islam adalah sangat penting, apalagi bagi para penegak hukum
Islam adalah mutlak adanya, sehingga bisa memenuhi harapan yang tersurat dalam
hadits rasulullah di atas.
Dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, ada
beberapa ketentuan mengenai kewarisan ini, yaitu:
hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur
tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan
siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli awaris dan harta peninggalan.
Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum unutk menjadi ahli waris.
Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya.
Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang-orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
Baitul Maal adalah balai harta keagamaan.
Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli awaris dan harta peninggalan.
Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum unutk menjadi ahli waris.
Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya.
Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang-orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
Baitul Maal adalah balai harta keagamaan.
Sedang kewajiban ahli waris terhadap pewaris
menurut ketentuan pasal 175 KHI adalah:
Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman
jenazah selesai.
Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
Menyelesaiakan wasiat pewaris.
Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.
Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
Menyelesaiakan wasiat pewaris.
Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.
Para ahli waris baik secara bersama-sama atau
perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang tidak
menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan
melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan (pasal 188
KHI).
Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris
sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta
tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul
Maal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum (Pasal 191 KHI).
Bagi pewaris yang beristeri dari seorang, maka
masing-masing isteri berhak mendapat bagian dagi gono-gini dari rumah tangga
dengan suaminya sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak milik
para ahli warisnya (Pasal 190 KHI).
Duda mendapat separuh bagian, bila pewaris
tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat
seperempat bagian (Pasal 179 KHI).
Janda mendapat seperempat bagian, bila pewaris
tidak meninggalkan anak, dan apabila pewaris meninggalkan anak, maka janda
mendapat seperempat bagian (Pasal 180 KHI).
Masalah waris malwaris dikalangan ummat Islam
di Indonesia, secara jelas diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara-perkara kewarisan baik ditingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam dibidang:
Perkawinan.
Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
Wakaf dan sedekah.
Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
Wakaf dan sedekah.
Menurut hukum Islam hak waris itu diberikan
baik kepada keluarga wanita (anak-anak perempuan, cucu-cucu perempuan, ibu dan
nenek pihak perempuan, saudara perempuan sebapak seibu, sebapak atau seibu
saja). Para ahli waris berjumlah 25 orang, yang terdiri dari 15 orang dari
pihak laki-laki dan 10 dari pihak perempuan. Ahli waris dari pihak laki-laki
ialah:
a. Anak laki-laki (al ibn).
b. Cucu laki-laki, yaitu anak laki-laki dan
seterusnya kebawah (ibnul ibn) .
c. Bapak (al ab).
d. Datuk, yaitu bapak dari bapak (al jad).
e. Saudara laki-laki seibu sebapak (al akh as
syqiq).
f. Saudara laki-laki sebapak (al akh liab).
g. Saudara laki-laki seibu (al akh lium).
h. Keponakan laki-laki seibu sebapak (ibnul
akh as syaqiq).
i. Keponakan laki-laki sebapak (ibnul akh
liab).
j. Paman seibu sebapak.
k. Paman sebapak (al ammu liab).
l. Sepupu laki-laki seibu sebapak (ibnul ammy
as syaqiq).
m. Sepupu laki-laki sebapak (ibnul ammy liab).
n. Suami (az zauj).
o. Laki-laki yang memerdekakan, maksudnya
adalah orang yang memerdekakan seorang
hamba apabila sihamba tidak mempunyai ahli
waris.
Sedangkan ahli waris dari pihak perempuan
adalah:
a. Anak perempuan (al bint).
b. Cucu perempuan (bintul ibn).
c. Ibu (al um).
d. Nenek, yaitu ibunya ibu ( al jaddatun).
e. Nenek dari pihak bapak (al jaddah minal
ab).
f. Saudara perempuan seibu sebapak (al ukhtus
syaqiq).
g. Saudara perempuan sebapak (al ukhtu liab).
h. Saudara perempuan seibu (al ukhtu lium).
i. Isteri (az zaujah).
j. Perempuan yang memerdekakan (al mu’tiqah).
Sedangkan bagian masing-masing ahli waris
adalah isteri mendapat ¼ bagian apabila sipewaris mati tidak meninggalkan anak
atau cucu, dan mendapat bagian 1/8 apabila sipewaris mempunyai anak atau cucu,
dan isteri tidak pernah terhijab dari ahli waris. Adapun yang menjadi dasar
hukum bagian isteri adalah firman Allah dalam surat An Nisa’ ayat 12, yang
artinya:
“Para isteri memperoleh seperempat harta yang
kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak, dan jika kamu mempunyai anak,
maka isteri-isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan
sesudah dipenuhi wasiat atau setelah dibayar hutang-hutangmu”.
Suami mendapat ½ bagian apabila pewaris tidak
mempunyai anak dan mendapat ¼ bagian apabila pewaris mempunyai anak,
berdasarkan firman Allah surat an Nisa’ ayat 12, yang artinya:
“Dan bagimu (suami-suami) seperdua bagian dari
harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika tidak mempunyai anak, dan
jika ada anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan
sesudah dipenuhi wasiat dan sesudah dibayar hutang-hutangnya”.
Sedangkan bagian anak perempuan adalah:
Seorang anak perempauan mendapat ½ bagian,
apabila pewaris mempunyai anak laki – laki.
Dua anak perempauan atau lebih, mendapat 2/3 bagian, apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki.
Seorang anak perempuan atau lebih, apabila bersama dengan anak laki-laki, maka pembagiannya dua berbanding satu (anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian), hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surat An Nisa’ Ayat 11 yang artinya:
Dua anak perempauan atau lebih, mendapat 2/3 bagian, apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki.
Seorang anak perempuan atau lebih, apabila bersama dengan anak laki-laki, maka pembagiannya dua berbanding satu (anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian), hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surat An Nisa’ Ayat 11 yang artinya:
“Jika anakmu, yaitu bagian seorang anak
laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”.
Bagian anak laki-laki adalah:
a. Apabila hanya seorang anak laki-laki saja,
maka dia mengambil semua warisan sebagai ashabah, jika tidak ada ahli waris
dzawil furudz, namun jika ada ahli waris dzawil furudz maka ia hanya memperoleh
ashabah (sisa) setelah dibagikan kepada ahli waris dzwil furudz tersebut
(ashabah bin nafsih).
b. Apabila anak laki-laki dua orang atau
lebih, dan tidak ada anak perempauan, serta ahli waris dzwil furudz yang lain,
maka ia membagi rata harta warisan itu, namun jika ada anak perempuan, maka
dibagi dua banding satu (ashabah bil ghair), berdasarkan surat Anisa’ ayat 11
dan 12 tersebut.
Ibu dalam menerima pusaka/bagian harta waris
adalah sebagai berikut:
1. Ibu mendapat seperenam, apabila pewaris
meninggalkan anak.
2. Ibu mendapat sepertiga bagian, apabila
pewaris tidak mempunyai anak.
Dan diantara ahli waris yang ada, apabila ada
ibu maka yang dihijab ibu adalah nenek dari pihak ibu, yaitu ibu dari ibu dan
seterusnya keatas. Nenek dari pihak bapak yaitu ibu dari bapak dan seterusnya
keatas. Hal ini berdasarkan surat An Nisa’ ayat 11 yang artinya:”Dan untuk dua
orang ibu bapak, baginya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika pewaris
itu mempunyai anak”.
Bagian Bapak adalah:
a. Apabila sipewaris mempunyai anak laki-laki
atau cucu dari anak laki-laki, maka bapak mendapat 1/6 dari harta peninggalan
dan sisanya jatuh kepada anak laki-laki.
b. Apabila pewaris hanya meninggalkan bapak
saja, maka bapak mengambil semua harta peninggalan dengan jalan ashabah.
c. Apabila pewaris meninggalkan ibu dan bapak,
maka ibu mendapat 1/3 dan bapak mengambil 2/3 bagian.
Sedangkan bagian nenek adalah:
a. Apabila seorang pewaris meninggalkan
seorang nenek saja, dan tidak meninggalkan ibu, maka nenek mendapat bagian 1/6.
b. Apabila seorang pewaris meninggalkan nenek
lebih dari seorang dan tidak meninggalkan ibu, maka nenek mendapat 1/6 dibagi
rata diantara nenek tersebut.
Menurut hukum waris Islam, oarng yang tidak
berhak mewaris adalah:
a. Pembunuh pewaris, berdasrkan hadtis yang
diriwayatkan oleh At tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Daud dan An Nasa’i.
b. Orang murtad, yaitu keluar dari agama
Islam, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bardah.
c. Orang yang berbeda agama dengan pewaris,
yaitu orang yang tidak menganut agama Islam atau kafir.
d. Anak zina, yaitu anak yang lahir karena
hubungan diluar nikah, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh At Tirmidzi
(Hazairin, 1964: 57).
Perlu diketahui bahwa jika pewaris
meninggalkan ibu, maka semua nenek terhalang, baik nenek dari pihak ibu sendiri
maupun nenek dari pihak ayah (mahjub hirman). Dan jika semua ahli waris ada,
maka yang berhak mendapat warisan adalah hanya anak (baik laki-laki maupun
perempuan), ayah, ibu, dan janda atau duda sedangkan ahli waris yang lain
terhalang (mahjub) (Pasal 174 Ayat (2) KHI).
B. Sistem Hukum kewarisan menurut KUH Perdata
(BW).
Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada
dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:
1. Sebagai ahli waris menurut Undang-undang.
2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat
(testament).
Cara yang pertama dinamakan mewarisi menurut
Undang-undang atau “ab intestato” dan cara yang kedua dinamakan mewarisi secara
“testamentair”.
Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa
hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta
benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hanyalah hak-hak dan
kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang saja (Subekti, 1993: 95).
Bila orang yang meninggal dunia tidak membuat
testamen, maka dalam Undang-undang Hukum Perdata ditetapkan pembagian warisan
sebagai berikut:
a. Yang pertama berhak mendapat warisan yaitu
suami atau isteri dan anak-anak, masing – masing berhak mendapat bagian yang
sama jumlahnya (pasal 852 BW).
b. Apabila tidak ada orang sebagaimana
tersebut di dtas, maka yang kemudian berhak mendapat warisan adalah orang tua
dan saudara dari orang tua yang meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa orang
tua masing-masing sekurang-kurangnya mendapat seperempat dari warisan (pasal
854 BW).
c. Apabila tidak ada orang sebagaimana
tersebut di atas, maka warisan dibagi dua, separuh untuk keluarga pihak ibu dan
separuh lagi untuk pihak keluarga ayah dari yang meninggal dunia, keluarga yang
paling dekat berhak mendapat warisan. Jika anak-anak atau saudara-saudara dari
pewaris meninggal dunia sebelum pewaris, maka tempat mereka diganti oleh
keturunan yang sah (pasal 853 BW).
Di dalam KUH Perdata (BW) dikenal pula harta
peninggalan yang tidak terurus yaitu jika seorang meninggal dunia lalu
mempunyai harta, tetapi tidak ada ahli warisnya, maka harta warisan itu
dianggap sebagai tidak terurus. Dalam hal yang demikian itu maka Balai Harta
peninggalan (Wesskamer) dengan tidak usah menuggu perintah dari Pengadilan
wajib mengurus harta itu namun harus memberitahukan kepada pihak Pengadilan.
Dalam hal ada perselisihan apakah suatu harta warisan dapat dianggap sebagai
tidak terurus atau tidak. Hal ini akan diputuskan oleh Pengadilan, Weeskamer
itu diwajibkan membuat catatan tentang keadaan harta tersebut dan jika dianggap
perlu didahului dengan penyegelan barang-barang, dan selanjutnya membereskan
segala sangkutan sipewaris berupa hutang-hutang dan lain-lain. Wesskamer harus
membuat pertanggungjawaban, dan juga diwajibkan memanggil para ahli waris yang
mungkin ada dengan panggilan-panggilan umum, seperti melalui RRI, surat-surat
kabar dan lain-lain cara yang dianggapa tepat. Jika setelah lewat tiga tahun
belum juga ada seorang ahli waris yang tampil atau melaporkan diri, maka
weeskamer akan melakukan pertanggungjawaban tentang pengurusan harta
peninggalan itu kepada negara, dan selanjutnya harta tersebut akan menjadi
milik negara.
Menurut ketentuan pasal 838 KUH Perdata, yang
dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya tidak berhak mewaris
ialah:
a. Mereka yang telah dihukum karena
dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
b. Mereka yang dengan putusan hakim Pengadilan
dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris
mengenai suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya
atau hukuman yang lebih berat.
c. Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah
pewaris membuat atau mencabut surat wasiatnya.
d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak
atau memalsukan surat wasiat pewaris.
C. Persamaan dan perbedaan antara sistem hukum
Islam dengan sistem KUH Perdata (BW).
Sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata
tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan
isteri, mereka berhak semua mewaris, dan bagian anak laki-laki sama dengan
bagian anak perempuan, bagian seorang isteri atau suami sama dengan bagian
anak.
Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan,
maka KUH Perdata menganut system keturunan Bilateral, dimana setiap orang itu
menghubungkan dirinya dengan keturunan ayah mapun ibunya, artinya ahli waris
berhak mewaris dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewaris dari ibu jika
ibu meninggal, berarti ini ada persamaan dengan hukum Islam.
Persamaanya apabila dihubungkan antara sitem
hukum waris menurut Islam dengan sistem kewarisan menurut KUH Perdata, baik
menurut KUH Perdata maupun menurut hukum kewarisan Islam sama-sama menganut
system kewarisan individual, artinya sejak terbukanya waris (meninggalnya
pewaris) harta warisan dapat dibagi-bagi pemilikannya antara ahli waris. Tiap
ahli waris berhak menuntut bagian warisan yang menjadi haknya. Jadi sistem
kewarisan yang dianut oleh KUH Perdata adalah sistem kewarisan individul
bilateral (Subekti, 1953: 69), sedangkan perbedaannya adalah terletak pada saat
pewaris meninggal dunia, maka harta tersebut harus dikurangi dulu
pengluaran-pengluaran antara lain apakah harta tersebut sudah dikeluarkan
zakatnya, kemudian dikurangi untuk membayar hutang atau merawat jenazahnya
dulu, setelah bersih, baru dibagi kepada ahli waris, sedangkan menurut KUH
Perdata tidak mengenal hal tersebut, perbedaan selanjutnya adalah terletak pada
besar dan kecilnya bagian yang diterima para ahli waris masing-masing, yang
menurut ketentuan KUH Perdata semua bagian ahli waris adalah sama, tidak
membedakan apakah anak, atau saudara, atau ibu dan lain-lain, semua sama rata,
sedangkan menurut hukum Islam dibedakan bagian antara ahli waris yang satu
dengan yang ahli waris yang lain.
Persamaan tersebut
disebabkan karena pola dan kebutuhan masyarakat yang universal itu adalah sama,
sedangkan perbedaan-perbedaan itu disebabkan karena cara berfikir orang-orang
barat adalah abstrak, analistis dan sistematis, dan pandangan hidup mereka
adalah individulaistis dan materialistis, sedangkan hukum Islam dilatar
belakangi oleh cara berfikir yang logis, riil dan konkrit, dan pandangan hidup
dalam hukum Islam didasarkan pada sistem kekeluargaan dan bersifat rohani
(magis).
No comments:
Post a Comment